Daftar sumber
Setiap klaim di situs ini punya dokumen di belakangnya. Semuanya bisa dibuka, diunduh, dan diperiksa sendiri. Kalau ada yang tidak bisa diakses atau keliru, kabari — akan diperbaiki.
Diperiksa terakhir: 13 November 2026 · 15 dokumen
Fatwa dan pernyataan MUI
Tiga ketentuan hukum dan dua belas poin tausiyah, dikutip utuh di situs ini.
https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-tetapkan-vape-haram-berikut-bunyi-lengkapnya- https://mui.or.id/baca/berita/mui-tetapkan-fatwa-vape-haram-prof-asrorun-niam-untuk-melindungi-masyarakat
Sumber utama untuk kronologi: kunjungan Kapolri 13 Oktober, FGD 3 November, dan hasil Ijtima 2009.
https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-gelar-sidang-pleno-bahas-hukum-vape-prof-asrorun-niam-tak-boleh-ditunda
Reaksi resmi setelah penetapan
- https://mui.or.id/baca/berita/sambut-baik-fatwa-mui-kemenkes-kaji-rencana-larangan-total-peredaran-vape
- https://mui.or.id/baca/berita/sahroni-dukung-fatwa-mui-soal-vape-dorong-regulasi-pelarangan-dan-sanksi-tegas
- https://mui.or.id/baca/berita/dukung-fatwa-mui-soal-vape-pdip-ajak-masyarakat-tidak-lagi-menggunakan-vape
- https://mui.or.id/baca/berita/singgih-dukung-fatwa-mui-haramkan-vape-tekankan-perlindungan-generasi-muda
Peraturan perundang-undangan
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/5324/pp-no-109-tahun-2012
Dasar hukum pertama yang menetapkan rokok elektrik sebagai objek cukai dengan tarif sendiri.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/197500/pmk-no-193pmk0102021- https://peraturan.bpk.go.id/Details/234091/pmk-no-192pmk0102022
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/311451/pmk-no-96-tahun-2024
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Menempatkan produk tembakau alternatif dalam rezim zat adiktif yang diatur, bukan dilarang.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023Mengatur perizinan, standar produk, larangan penjualan kepada anak, dan pembatasan iklan.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024
Petisi
- https://www.change.org/p/phk-massal-mengintai-ratusan-ribu-pekerja-akibat-wacana-uu-pelarangan-rokok-elektrik
Catatan metodologi
Klaim tentang isi fatwa diambil hanya dari publikasi resmi mui.or.id, bukan dari pemberitaan sekunder. Kutipan tidak dipotong di tengah kalimat.
Klaim tentang status hukum diambil dari salinan peraturan di JDIH BPK RI, bukan dari ringkasan berita. Nomor, tahun, dan judul dicocokkan dengan halaman resminya.
Situs ini tidak mencantumkan angka jumlah pekerja, jumlah usaha, atau kontribusi cukai, karena belum ada satu pun yang bisa kami verifikasi ke sumber resmi. Angka kosong lebih baik daripada angka yang salah.