Jejak perjalanan
Tiga garis waktu yang berjalan bersamaan: produknya, negaranya, dan fatwanya. Dibaca terpisah, masing-masing terlihat biasa. Dibaca bersamaan, terlihat di mana arahnya berbelok.
Bagaimana barang ini masuk
Bukan lewat korporasi dan bukan lewat iklan. Perangkat datang lewat pembelian pribadi dan forum daring, lalu tumbuh dari komunitas jadi sektor usaha.
- 2003
Titik nol
Hon Lik, apoteker di Tiongkok, mematenkan perangkat rokok elektrik. Produksi komersial menyusul tak lama setelahnya. Bukan penemuan Indonesia — barang ini datang dari luar, seperti banyak barang lain di rak toko.
Asal produk - 2006–2009
Menyebar ke pasar global
Perangkat masuk Eropa dan Amerika lewat jalur impor bebas. Regulasi di banyak negara masih kosong. Pada periode yang sama, MUI sudah mulai membahas rokok konvensional.
Konteks global - 2010–2012
Masuk Indonesia lewat komunitas
Bukan lewat korporasi, bukan lewat iklan. Perangkat datang melalui pembelian pribadi dan forum daring, lalu menyebar di kota-kota besar. Toko pertama tumbuh dari komunitas pengguna, bukan dari distributor resmi.
Titik masuk - 2013–2014
Ritel tumbuh, aturan tetap kosong
Jumlah toko bertambah, harga perangkat turun, dan pengguna meluas. Pada fase ini belum ada regulasi khusus. Celah aturan bukan diciptakan pedagang — memang tidak ada yang mengisi.
Fase tanpa aturan - 2015–2017
Liquid lokal mengambil alih
Pencampur lokal mulai memproduksi cairan sendiri. Modal kecil, bisa dikerjakan di ruang terbatas, dan menyerap tenaga kerja yang tidak menuntut ijazah tinggi. Ini asal-usul sebagian besar UMKM yang sekarang terancam.
UMKM - 2018
Negara mulai memungut
Pemerintah menetapkan rokok elektrik sebagai barang kena cukai di bawah kelompok hasil pengolahan tembakau lainnya. Sejak titik ini vape bukan lagi sektor abu-abu. Negara mengakui keberadaannya dan mengambil bagian dari setiap penjualan.Sumber 1: PMK No. 193/PMK.010/2021 — Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan HPTL, JDIH BPK RI
Pengakuan fiskal - 2019–2021
Ekspor dan pembatasan pandemi
Sebagian produk lokal mulai dikirim ke pasar regional. Pandemi menghentikan lalu lintas, tetapi belanja daring menahan permintaan. Banyak toko bertahan tanpa bantuan negara, dan tanpa izin usaha yang jelas — dua hal yang kemudian dipakai untuk menyebut sektor ini liar.
Ketahanan sektor - 2022–2024
Kerangka hukum dibangun
Reformasi fiskal menempatkan cukai rokok elektrik dalam kerangka pajak. Undang-Undang Kesehatan menempatkan vape sebagai produk zat adiktif yang wajib diatur, dan aturan pelaksanaannya menyusul pada 2024 dengan cakupan izin, iklan, kemasan, dan penjualan.Sumber 1: UU No. 1 Tahun 2022 — Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, JDIH BPK RI,Sumber 2: UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, JDIH BPK RI,Sumber 3: PP No. 28 Tahun 2024 — Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, JDIH BPK RI
Regulasi - 2026
Fatwa haram menyeluruh
Satu tahun setelah kerangka hukum negara dibangun, MUI menetapkan keharaman pada penggunaan, produksi, dan perdagangan sekaligus. Dua sistem — hukum negara dan fatwa — kini menunjuk arah yang berlawanan.Sumber 1: Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 — bunyi lengkap, MUI Digital,Sumber 2: Pernyataan Ketua Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, MUI Digital
Titik sekarang
Apa yang sudah diatur negara
Sebelum fatwa, negara sudah lebih dulu mengatur. Cukai, undang-undang kesehatan, dan aturan pelaksana — semuanya sudah ada dan berjalan.
- 2012
PP 109 Tahun 2012
Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Fondasi hukum pengendalian tembakau. Fokusnya produk tembakau, bukan perangkat elektrik — inilah sumber celah yang bertahan bertahun-tahun.Sumber 1: PP No. 109 Tahun 2012 — Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, JDIH BPK RI
- 2018
Cukai rokok elektrik
Vape masuk sebagai barang kena cukai. Konsekuensinya: pelaku usaha wajib punya identitas sebagai pengusaha barang kena cukai, pita cukai menjadi tanda legalitas, dan negara punya kepentingan fiskal langsung pada sektor ini.Sumber 1: PMK No. 193/PMK.010/2021 — Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan HPTL, JDIH BPK RI
- 2022
UU 1 Tahun 2022
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menempatkan cukai sebagai instrumen fiskal, termasuk untuk produk tembakau alternatif. Sektor ini makin tertanam dalam sistem penerimaan negara.Sumber 1: UU No. 1 Tahun 2022 — Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, JDIH BPK RI
- 2023
UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Menempatkan produk tembakau alternatif dalam rezim zat adiktif yang diatur negara: ada kewajiban, ada larangan, ada ruang legal untuk diperdagangkan selama memenuhi syarat. Ini yang paling sering hilang dari percakapan publik.Sumber 1: UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, JDIH BPK RI
- 2024
PP 28 Tahun 2024
Aturan pelaksanaan UU Kesehatan. Mengatur perizinan, standar produk, larangan penjualan kepada anak, pembatasan iklan, dan kemasan. Artinya: negara sudah memilih jalur regulasi, bukan jalur pelarangan.Sumber 1: PP No. 28 Tahun 2024 — Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, JDIH BPK RI
- 2026
Fatwa 131/2026
Delapan tahun setelah negara memungut cukai, dan dua tahun setelah aturan pelaksana disahkan, fatwa meminta sektor ini dihapus. Tidak lewat undang-undang — lewat permintaan kepada Presiden, DPR, dan kementerian.Sumber 1: Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 — bunyi lengkap, MUI Digital
Bagaimana fatwa itu lahir
Dari ijtima 2009 sampai sidang pleno 6 November 2026. Enam belas tahun tanpa fatwa vape, lalu satu keputusan dalam satu hari.
- 2009
Ijtima Ulama III, Padang Panjang
Forum ini tidak mengharamkan rokok secara mutlak. Hasilnya: hukum merokok diperselisihkan ulama antara makruh dan haram. Yang disepakati haram adalah merokok di tempat umum, oleh anak-anak, oleh wanita hamil, dan oleh pengurus MUI.Sumber 1: Sidang pleno 6 November 2026 dan rujukan Ijtima Ulama III 2009, MUI Digital
Khilafiyah - 2009–2025
Enam belas tahun tanpa fatwa vape
Selama periode ini vape tumbuh, negara memungut cukainya, undang-undang kesehatan mengaturnya, dan UMKM hidup darinya. Tidak ada fatwa yang mengharamkannya. Bagi kami, diamnya periode ini bukan kekosongan — itu posisi yang juga punya bobot.
Periode kosong - 13 Okt 2026
Kapolri datang ke MUI
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berkunjung ke Kantor MUI Pusat, didampingi jajaran utama Polri. Yang disampaikan: keprihatinan atas penyalahgunaan rokok elektrik sebagai alat konsumsi narkotika. Yang diminta: MUI mengkaji dan menerbitkan fatwa pelarangan vape.Sumber 1: Sidang pleno 6 November 2026 dan rujukan Ijtima Ulama III 2009, MUI Digital
Titik mula - 3 Nov 2026
FGD di Cikini
Komisi Fatwa menggelar Focus Group Discussion di Hotel DoubleTree, Cikini. Hadir aparat penegak hukum, perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, dan pelaku usaha vape. Menurut keterangan resmi, kajian mencakup kesehatan, sosial, hukum, ekonomi termasuk cukai, dan pandangan pelaku usaha.Sumber 1: Sidang pleno 6 November 2026 dan rujukan Ijtima Ulama III 2009, MUI Digital
Pelaku usaha hadir - 6 Nov 2026
Sidang pleno, Aula Buya Hamka
Sidang pleno Komisi Fatwa — forum musyawarah seluruh anggota, tahap akhir sebelum penetapan. Ketua Komisi Fatwa menyebut pembahasan ini mendesak dan tidak boleh ditunda. Di hari yang sama, fatwa ditetapkan.Sumber 1: Sidang pleno 6 November 2026 dan rujukan Ijtima Ulama III 2009, MUI Digital
Penetapan - 9 Nov 2026
Diumumkan ke publik
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape dipublikasikan. Tiga poin hukum dan dua belas poin tausiyah. Ditandatangani Ketua Bidang Fatwa dan Wakil Sekjen Bidang Fatwa, diketahui Ketua Umum dan Sekjen MUI.Sumber 1: Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 — bunyi lengkap, MUI Digital,Sumber 2: Pernyataan Ketua Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, MUI Digital
Publikasi - 10–11 Nov 2026
Reaksi beruntun
Kemenkes menyatakan mengkaji rencana larangan total peredaran vape. Anggota DPR menyatakan dukungan dan mendorong regulasi pelarangan disertai sanksi. Fraksi partai menyampaikan seruan serupa. Dalam empat hari, sebuah fatwa berubah jadi agenda legislasi.Sumber 1: Kemenkes kaji rencana larangan total peredaran vape, MUI Digital,Sumber 2: Dukungan DPR: dorong regulasi pelarangan dan sanksi tegas, MUI Digital,Sumber 3: Seruan fraksi agar masyarakat berhenti menggunakan vape, MUI Digital,Sumber 4: Dukungan dengan penekanan perlindungan generasi muda, MUI Digital
Eskalasi
Jalur fatwa: mui.or.id · Jalur hukum: JDIH BPK RI. Semua tautan terbuka dan bisa diperiksa di halaman sumber.Catatan: tanggal masuknya perangkat ke Indonesia pada 2010–2012 bervariasi antar sumber, karena jalurnya impor pribadi dan forum komunitas, bukan distribusi resmi. Yang dapat dipastikan adalah urutannya, bukan tanggal tunggalnya.