Sembilan alasan. Bukan karena kami menganggap vape aman, dan bukan karena kami menolak diatur. Kami menolak satu hal spesifik: dihapusnya sektor legal tanpa satu pun pembahasan di parlemen.
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, fatwa tidak termasuk sumber hukum formal. MUI adalah organisasi kemasyarakatan, bukan lembaga negara. Fatwa mengikat secara moral bagi yang meyakininya — tidak mengikat seluruh warga, dan tidak menciptakan pidana. Ketika fatwa lalu meminta DPR membuat undang-undang, yang terjadi bukan penegakan moral, tapi legislasi atas dasar keyakinan satu kelompok.
Permintaan fatwa lahir dari kunjungan Kapolri dengan alasan penyalahgunaan vape sebagai alat konsumsi narkotika. Itu masalah penegakan hukum: alat apa pun bisa dipakai untuk kejahatan. Kalau masalahnya peredaran narkoba, yang perlu diperkuat adalah penindakan terhadap peredaran narkoba.
Menutup jalan menuju keburukan adalah prinsip yang sah. Tapi ia punya batas: tidak boleh menghapus sesuatu yang pada asalnya mubah hanya karena ada kemungkinan disalahgunakan. Kalau standarnya dibalik — sesuatu diharamkan karena bisa disalahgunakan — maka yang kena bukan cuma vape, tapi hampir semua benda di sekitar kita.
Pada 2009, forum yang sama menyimpulkan bahwa hukum merokok masih diperselisihkan antara makruh dan haram. Enam belas tahun kemudian, untuk produk yang jauh lebih kontroversial secara ilmiah, keluar keputusan haram mutlak tanpa ruang pengecualian. Yang berubah bukan hanya objeknya — metodenya juga.
Merusak lingkungan disebut sebagai salah satu alasan utama, tetapi tidak disertai satu angka pun. Sementara itu negeri ini punya masalah limbah plastik, limbah baterai, dan limbah industri yang jauh lebih besar dan tidak pernah jadi subjek fatwa. Kalau standar ini diterapkan konsisten, daftarnya akan sangat panjang.
Sejak 2018 vape adalah barang kena cukai. Pelaku usaha punya identitas fiskal, produk berjalan dengan pita cukai, dan negara menerima pendapatan dari setiap produk yang terjual. Meminta sektor dihapus setelah delapan tahun dipungut bukan kebijakan — itu pembalikan arah tanpa perhitungan.
Yang akan mati lebih dulu bukan pabrik besar, tapi toko di ruko, pencampur liquid rumahan, dan penjaga toko berupah harian. Industri tembakau konvensional punya konglomerat dan serikat yang bisa bernegosiasi. Sektor ini tidak punya apa-apa selain izin dan utang.
Seruan agar DPR membuat undang-undang beserta sanksinya mengubah pelanggaran moral menjadi pelanggaran hukum. Warga yang tidak mengikuti fatwa — termasuk yang bukan muslim — akan terkena sanksi negara atas dasar yang tidak ia yakini.
Kami menerima regulasi. Kami setuju penjualan ke anak dilarang keras dan ditindak. Kami setuju standar produk diperketat, iklan dibatasi, kemasan diberi peringatan, dan alat sekali pakai diatur pengelolaan limbahnya. Kami menolak satu hal: pelarangan total yang menyamakan pengguna dewasa dengan penyalahguna narkotika.
Kami tidak meminta fatwa dibatalkan. Kami meminta satu hal yang lebih sederhana: jangan jadikan fatwa sebagai undang-undang.